Jakarta, DIGISTRA News - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ketahanan sistem keuangan Indonesia sepanjang Triwulan II Tahun 2026 yang dinilai tetap kokoh, meski tensi ketidakpastian ekonomi global terus memanas.
Kesimpulan ini didasarkan pada asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menunjukkan sektor fiskal, moneter, serta industri keuangan nasional berada dalam kondisi solid hasil koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antarotoritas.
"Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama Triwulan II Tahun 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat, didukung koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antarotoritas," ujar Menkeu Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Sekian (3/8/2026).
Konferensi pers ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026 yang berlangsung pada 28 Juli 2026. Dalam forum tersebut, jajaran KSSK yang dihuni Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Ketua Dewan Komisioner LPS bersepakat untuk memperketat koordinasi guna mengawal stabilitas makroekonomi domestik.
Memasuki Triwulan II 2026, tekanan dari luar negeri kembali eskalatif. Konflik geopolitik yang berlarut di kawasan Timur Tengah telah mengganggu kelancaran rantai pasok dan distribusi energi global, yang memicu kenaikan harga minyak, lonjakan inflasi dunia, serta pengetatan kebijakan moneter global. Di Amerika Serikat, potensi kenaikan Fed Funds Rate memicu fenomena flight to safety—memperkuat penguatan dolar AS, mengerek imbal hasil obligasi, dan menekan arus modal di negara-negara emerging markets.
Menyikapi eskalasi ini, Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook Update edisi Juli 2026 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 menjadi 3,0 persen, turun tipis dari estimasi sebelumnya di angka 3,1 persen.
Perekonomian Domestik Tetap Resilien
Kendati dibayangi ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan daya tahan yang mengesankan. Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026 diprediksi tetap stabil, disokong oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang terjaga, ekspansi investasi, serta bauran kebijakan fiskal-moneter yang responsif.
Daya beli warga diproteksi lewat berbagai instrumen APBN, mulai dari perlindungan sosial, stabilisasi harga bahan pokok dan energi, hingga stimulus periode liburan sekolah. Di sisi investasi, geliat didorong oleh masifnya pengerjaan infrastruktur dan proyek hilirisasi komoditas.
Sektor manufaktur pun kembali masuk ke zona ekspansif pada Juli 2026 dengan perolehan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur di level 50,2. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, KSSK optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2026 berada pada kisaran 5,6–6,0 persen.
Performa SBN dan Kinerja APBN
Di pasar keuangan, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan kinerja positif dengan yield tenor 10 tahun berada di level 7,14 persen pada akhir Triwulan II 2026. Investor asing tercatat membukukan net buy sebesar Rp32,09 triliun dalam periode tersebut, membuktikan kepercayaan pasar internasional yang tetap tinggi.
Dari sisi fiskal, APBN mencatatkan performa memuaskan:
- Realisasi Pendapatan Negara: Rp1.459,4 triliun (tumbuh 21,4% yoy)
- Penerimaan Perpajakan: Rp1.035,7 triliun (meningkat 24,6%)
- Kepabeanan dan Cukai: Rp152 triliun (tumbuh 3,4%)
- PNBP: Rp271 triliun (naik 21,6%)
Adapun realisasi Belanja Negara telah menyerap anggaran Rp1.656 triliun (tumbuh 17,8%), dengan penyaluran belanja pusat difokuskan pada program prioritas seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah terealisasi Rp101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima, Program Sekolah Rakyat senilai Rp13,1 triliun untuk 104 sekolah, pembayaran THR dan gaji ke-13, hingga subsidi energi.
Guna memastikan resiliensi jangka panjang, KSSK berkomitmen mempertahankan analisis berbasis forward-looking agar kebijakan yang dirilis tetap presisi dalam menjaga stabilitas sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
